Gianyar (Bali Headline) –
Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat tata kelola LPD di seluruh wilayah Bali. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH, M.Si, di sela-sela rapat koordinasi yang digelar di Kantor BKS LPD Kabupaten Gianyar, Jumat (28/8).
Nyoman Cendikiawan menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja BKS LPD Provinsi Bali, khususnya pada bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Agenda ini dirancang untuk memantapkan sosialisasi, koordinasi, harmonisasi, serta membangun sinergi bersama para mitra strategis.
”Hari ini kita mengundang beberapa narasumber dengan tujuan untuk sosialisasi, koordinasi, harmonisasi, dan sinergi. Seluruh bidang di BKS LPD, baik bidang sosial dan keagamaan, hukum, hingga Litbang, bekerja sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui,” ujar Cendikiawan.
Untuk mendukung operasional sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi LPD, BKS LPD Provinsi Bali menghadirkan empat kelompok narasumber utama dalam rakor tersebut, yaitu:
Penyedia Layanan IT dan Digitalisasi: PT USSI (Bandung), USSI Dewata Teknologi, dan PT Cipta Teknologi Dewata yang berperan dalam pengembangan perangkat IT, penyediaan sistem core banking, serta percepatan digitalisasi LPD.
Fasilitas Pembayaran & Transaksi: Fastpay (PT Bimasakti Multi Sinergi) yang menyediakan layanan transaksi pembayaran rutin (seperti listrik dan air/PAM) serta fasilitas setor dan tarik tunai untuk memudahkan akses finansial masyarakat desa.
Perlindungan Jaminan Sosial: BPJS Ketenagakerjaan yang menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) tingkat provinsi menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat kabupaten/kota guna memberikan perlindungan bagi tenaga kerja formal maupun non-formal di lingkungan LPD.
Mitigasi Risiko Kredit: Kocek (Koperasi Check / PT Joyin Solusi Anak Sakti) melalui Koperasi Arsa Winala Sedana yang menyediakan sistem pemeriksaan rekam jejak kredit untuk mengantisipasi potensi kredit bermasalah sebelum pinjaman disalurkan.
Lebih lanjut, Cendikiawan mengungkapkan bahwa kemitraan dengan PT USSI telah terjalin selama hampir 20 tahun. Dari total 1.439 LPD yang tersebar di Bali, sekitar 800 LPD telah aktif memanfaatkan sistem digitalisasi tersebut. BKS LPD Provinsi Bali juga terus memberikan dukungan nyata berupa bantuan perangkat komputer dan program aplikasi bagi LPD yang sedang berkembang melalui alokasi dana pengembalian 5 persen.
Sementara itu, untuk sistem pemeriksaan rekam jejak kredit Kocek yang baru berjalan sekitar satu tahun, kini mulai dimanfaatkan secara bertahap oleh sejumlah LPD sebagai langkah preventif dalam menganalisis kelayakan calon debitur.
Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi ini, berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan diharapkan dapat teratasi secara bertahap, sehingga pelayanan LPD kepada masyarakat adat di Bali menjadi semakin optimal, transparan, dan akuntabel.*M01
