Denpasar (Bali Headline) –
Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LPD Tahun 2026 Jumat (12/6). Acara tahunan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja serta menyelaraskan program kerja LPD di seluruh tingkatan, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan di Bali.
Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Drs. I Nyoman Cendikiawan, SH., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pengurus dan kepanitiaan yang telah mempersiapkan acara dengan matang. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bali, jajaran PT Bank BPD Bali, serta tokoh adat dan perwakilan lembaga terkait.
”Hakikat Rakerda adalah pertemuan berkala yang dilaksanakan setahun sekali di tingkat provinsi. Tujuannya antara lain untuk evaluasi kinerja tahun 2025, menyusun rencana kerja tahun 2026, serta melakukan sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan program kerja antara provinsi, kabupaten, hingga kecamatan,” ujar Nyoman Cendikiawan.
Dorong Penguatan Teknologi Berjiwa Timur
Di tengah persaingan lembaga keuangan yang semakin ketat, Nyoman Cendikiawan menegaskan bahwa LPD Bali terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa kehilangan jati dirinya. LPD saat ini telah menerapkan digitalisasi melalui berbagai program seperti LPD Mobile, pelayanan mesin ATM LPD, hingga kerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital.
”Slogan kita adalah berteknologi Barat, tetapi tetap berjiwa Timur. Komputerisasi dan digitalisasi ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD,” tambahnya.
Ia juga mengumpamakan hubungan kerja sama antara LPD Bali dengan PT Bank BPD Bali terjalin sangat harmonis, layaknya ikatan emosional antara bapak dan anak yang saling mendukung dalam menggerakkan ekonomi adat di Bali.
Menanggapi adanya isu miring di beberapa LPD, Cendikiawan secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan oknum dan tidak mencerminkan kondisi keseluruhan LPD di Bali. Ia meminta media dan masyarakat untuk tidak menyamaratakan seluruh LPD.
”Jika ada penyimpangan, itu adalah oknum. Jangan digebyah-uyah (disama-ratakan). LPD di Bali berjumlah 1.439 dengan hampir 8.000 karyawan, dan masih sangat banyak yang memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian seni, adat, dan budaya di desa adat kita,” tegasnya.
Ia menambahkan, kasus-kasus hukum atau penyimpangan yang terjadi justru akan dijadikan cambuk evaluasi bagi BKS LPD untuk memperketat pembinaan dan pengawasan ke depannya berdasarkan regulasi Perda dan Awig-awig yang berlaku.
Harapan Optimis untuk Masa Depan LPD
Di akhir sambutan yang diselingi dengan tradisi blantwadan (panyandra bahasa Bali) dan pantun, Ketua BKS LPD Bali yang telah menjabat selama tiga periode ini berharap alokasi dana dari BKS LPD Bali dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan (RAP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tengah disusun.
Ia mengajak seluruh pengurus LPD tingkat kecamatan untuk aktif memberikan usulan dan masukan demi menjaga keberadaan LPD sebagai pilar ekonomi adat Bali yang ajek dan berkelanjutan.*M01
